ATOMAN Meminta BK DPRD Medan Proses Kasus Dugaan Penganiayaan Secara Serius
Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, sebuah insiden yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan memicu perhatian publik. Aliansi masyarakat yang dikenal dengan nama Aliansi Masyarakat Tolak Pejabat Bermental Preman (ATOMAN) mengajukan desakan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan AT, seorang anggota DPRD yang dituduh melakukan kekerasan terhadap seorang warga bernama Robin Marojahan Silalahi. Kasus ini mencuat dan menimbulkan keresahan di masyarakat, menuntut penanganan serius dari pihak berwenang.
Desakan ATOMAN kepada BK DPRD Medan
ATOMAN tidak hanya meminta agar BK DPRD Medan memanggil AT untuk memberikan klarifikasi, tetapi juga mendorong lembaga tersebut untuk memproses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut. Desakan ini menunjukkan betapa seriusnya aliansi ini dalam menuntut keadilan dan transparansi dalam lembaga legislatif.
Pentingnya Amanah dalam Kekuasaan
Ari Saputra, koordinator aksi yang memimpin demonstrasi, menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat. Ia menambahkan, tindakan kekerasan tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga dapat mencoreng citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi panutan. “Kekuasaan adalah amanah untuk melayani masyarakat. Bukan dijadikan alat untuk melakukan intimidasi atau kekerasan,” ujar Ari saat berunjuk rasa di gedung DPRD Medan pada Senin, 15 Juni 2026.
Implikasi Tindakan Penganiayaan
Tindakan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh AT dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi dalam konteks pelayanan publik. Ari menegaskan bahwa tindakan ini mencederai rasa keadilan dan mencerminkan sikap yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang wakil rakyat. “Penganiayaan yang dilakukan AT sangat mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat. Dan mencerminkan arogansi kekuasaan,” tegasnya.
Langkah Hukum yang Ditempuh
Tak hanya menuntut tindakan dari BK DPRD, ATOMAN juga menyerukan kepada Kapolrestabes Medan untuk memproses laporan penganiayaan tersebut. Kasus ini sudah resmi dilaporkan ke Poltabes Medan dengan nomor laporan STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, yang menunjukkan bahwa langkah hukum telah diambil untuk menangani dugaan penganiayaan ini.
Penerimaan Aksi oleh BK DPRD Medan
Aksi massa tersebut diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Medan, Lailatul Badri, bersama anggota lainnya, Robi Barus dan Edi Saputra. Dalam pertemuan itu, Lailatul Badri menyatakan bahwa BK DPRD Medan akan segera memanggil AT untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan keseriusan BK dalam menangani isu yang dapat merusak integritas lembaga.
Proses Klarifikasi yang Dijalankan
Lailatul Badri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat laporan dari pihak yang diduga menjadi korban. Dengan adanya laporan ini, BK DPRD Medan berkomitmen untuk melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi dari AT. “Kami (BK) akan segera melakukan pemanggilan guna meminta klarifikasi terhadap AT. Dasar pemanggilan ini karena kami juga menerima surat laporan dari diduga korban penganiayaan,” ujarnya.
Tanggapan Partai NasDem
Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah, juga menanggapi isu ini dengan serius. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil AT untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penganiayaan tersebut. “Minggu depan DPD Partai NasDem Kota Medan akan memanggil yang bersangkutan (AT) untuk dimintai keterangan terkait masalah ini,” ucap Afif.
Penyesalan atas Tindakan Kekerasan
Afif Abdillah, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, menyatakan bahwa jika terbukti benar, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh AT sangat disayangkan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan sikap tegas terhadap setiap tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Kesimpulan
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota DPRD Medan ini menjadi sorotan publik dan menuntut tanggung jawab dari semua pihak terkait. Penanganan yang transparan dan adil terhadap perkara ini sangat diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga. Proses hukum yang sedang berlangsung serta tindakan tegas dari BK DPRD dan Partai NasDem menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam sistem pemerintahan.
